Lombok Tengah, suararinjani.com – Pemangkasan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2023 membuat para Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Lombok Tengah (Kab.Lpteng) kecewa berat. Karena itu, para kepala desa melakukan hearing dengan wakil rakyat di DPRD Loteng, Kamis (22/12) lalu.
Ketika hearing dilakukan, mereka ditemui Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab.Loteng, H Lalu Sarjana.
Ketua Forum Kepala Desa (FKD) Loteng, Suasto Hadiputro Amin mengungkapkan, pihaknya menolak adanya pemangkasan ADD yang menurutnya tanpa dasar dan tidak ada komunikasi dari pemerintah daerah.
“Tahun 2022 mendapatkan pengurangan dan 2023 ini ada pengurangan juga, padahal, di Loteng ini begitu banyak even internasional, tapi tidak ada dampak kepada desa. Kami semua kecewa dengan kebijakan ini, harusnya dinaikkan anggarannya, namun nyatanya kok dipangkas,” kesalnya.
Menurutnya, pemangkasan ADD tahun depan telah mencederai hak otonom desa dalam pengelolaan anggaran, pemangkasan ADD ini tentu berimplikasi pada kesejahteraan perangkat desa. Begitu pula dengan roda pemerintahan tak akan berjalan maksimal.
“Kami merasa Bupati, L.H. Pathul Bahri dan Wakil Bupati (Wabup), HM.Nursiah tidak berpihak ke kami. Janji manis politik tidak dapat dilaksanakan. Sepeda motor kadus tidak merupakan hal urgen bagi kami, dan menjadi persoalan di bawah,” tegas Suasto.
Kades Barabali, Lalu Ali Junaidi juga mempertanyakan alasan pemangkasan ADD. Dalam hal ini, pemerintah daerah terkesan tidak transparan alias terbuka. Karena sebelumnya pemangku kebijakan tidak ada komunikasi dengan pemerintah desa.
“Kami kan jadi kades tidak dilibatkan dalam pembahasan KUA PPAS. Siltap (Penghasilan Tetap) perangkat kami hanya bayar Rp 800 ribu. Sedangkan UMR dari gubernur mengeluarkan Rp 2 juta lebih, terkait hal ini DPR harus melihat realistis hal ini,” cetusnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Loteng H Lalu Sarjana mengatensi permasalahan pemangkasan ADD. Apa yang dipersoalkan para kepala desa tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama jajaran Komisi IV DPRD Loteng dengan menghadirkan OPD terkait.
“Kita akan jadwalkan ulang dan hadirkan semua pihak supaya jelas. Nanti kita hadirkan pihak terkait. DPMD, Kabag Hukum dan Bappenda bila perlu,” yakinnya..
Pihaknya mendukung apa yang menjadi hajatan para Kades,. mengingat mereka para Kades adalah menjadi ujung tombak di tengah masyarakat. Karenanya, pihaknya akan mendorong Pemda supaya menjalin komunikasi dan koordinasi lebih baik lagi dengan para Kades.
“Apa urgensi kendaraan dinas sepeda motor Kadus. Bahkan terkait motor Kadus ini merupakan ranah politik dan janji Pathul-Nursiah saat kampanye dulu,”tudingnya. (ang)
