Pembangunan Jalan Samota dan Pelabuan Ai Bari Dilanjutkan, Pemberdayaan Petani dan P3A Diperkuat
Sumbawa Besar, suararinjani.com – Pemerintah Kabupaten Sumbawa fokus memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan tahun 2025, sebagai kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian.
Sekretaris Bappeda Kabupaten Sumbawa, Wahyu Indrajaya mengatakan bahwa Pemkab Sumbawa fokus pada beberapa program pembangunan strategis.
“Program tersebut meliputi penuntasan jalan Samota, pembangunan jembatan untuk membuka akses jalan lingkar utara, dan rencana pembangunan Pelabuhan Ai Bari,” kata Wahyu saat dikonfirmasi Suara Rinjani, Selasa (21/01).
Lanjutnya, Pemkab Sumbawa juga berfokus pada ketahanan pangan melalui pemberdayaan kelompok tani dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), organisasi P3A akan diperkuat untuk meningkatkan kontribusi pada ketahanan pangan.
“Melalui kolaborasi dengan pemerintah provinsi, pusat dan lembaga swasta, NGO, dan PLAN Indonesia guna mewujudkan Sumbawa sebagai kabupaten Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), RPJMD baru yang disusun berdasarkan visi dan misi bupati terpilih akan memperkuat program ini, sejalan dengan kebijakan nasional presiden dan wakil presiden RI,” tambahnya.
Total anggaran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun ini sebesar Rp2,4 triliun, terdiri dari DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus). Alokasi dana akan dibagi berdasarkan prioritas dan permasalahan di setiap wilayah.
“Kami juga akan memperbaiki jalan sepanjang 950 km dengan tingkat kemantapan sebesar 60 persen dan membuka akses ke wilayah terpencil seperti Tepal, Baturotok, Orong Telu, Senawang, dan Lenangguar,” jelasnya.
Pembangunan ini juga ditujukan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 71,68 persen. “Pemerintah berharap peningkatan IPM ini berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan akses pendidikan, kesehatan dan ekonomi,” ujarnya.
Pemerintah mengakui keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Oleh karena itu, strategi pembangunan berkelanjutan dan pengalokasian anggaran sesuai prioritas menjadi kunci.
“Untuk memastikan efisiensi dan efektivitas program, Inspektorat dan BPK akan melakukan pengawasan dan evaluasi,” ujarnya.
Pemkab Sumbawa juga memiliki rencana pembangunan jangka panjang selama 20 tahun. “Dengan dukungan masyarakat, kami yakin program ini akan berdampak positif,” pungkasnya. (win/bgs)
