Lombok Utara, suararinjani.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pariwisata melalui pelatihan serta sertifikasi kompetensi bagi petugas front office dan receptionist bertempat di Hotel Amarsvati, Malaka, Kamis (15/05). Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata KLU bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pariwisata serta didukung oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB.
Total sebanyak 90 peserta ambil bagian dalam program ini, terdiri dari staf front office di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pemandu wisata pemula yang berasal dari berbagai wilayah di Lombok Utara. Para peserta akan mengikuti rangkaian pelatihan yang kemudian dilanjutkan dengan uji kompetensi resmi yang mengacu pada standar Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya kehadiran pegawai yang ramah dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, petugas front office merupakan wajah pertama dari sebuah instansi, dan kualitas sambutan mereka akan sangat menentukan kesan awal masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan.
“Dulu (Pada saat menjabat Bupati sebelumnya_Red) saya selalu menginginkan agar masyarakat yang datang ke kantor-kantor pemerintah disambut dengan ramah. Jangan sampai mereka merasa tidak dihargai karena pelayanan awal yang buruk. Apalagi di rumah sakit, sikap menyambut dengan baik bisa memberikan rasa tenang bagi pasien dan keluarga,” ujar Najmul.
Lebih lanjut, Bupati mengapresiasi upaya Dinas Pariwisata dalam mendorong sertifikasi sebagai bagian dari reformasi pelayanan publik. Ia berharap program ini tidak hanya berhenti di tahun ini, tetapi menjadi langkah berkelanjutan yang bisa diperluas ke seluruh sektor pelayanan publik lainnya.
Sementara, Kepala Dinas Pariwisata KLU, Denda Dewi Tresni Budiastuti, menyampaikan bahwa program ini merupakan tindak lanjut dari kebutuhan nyata di lapangan, di mana banyak petugas pelayanan belum memiliki sertifikasi formal yang sesuai dengan tugas dan fungsi mereka.
“Kami melihat ada kebutuhan besar untuk meningkatkan kompetensi para petugas front office di kantor-kantor pemerintahan, termasuk juga para pemandu wisata. Oleh karena itu, kami menggandeng LSP Pariwisata dan PHRI untuk menyelenggarakan pelatihan serta uji kompetensi ini,” jelas Denda Dewi.
Ia menambahkan bahwa pada tahap awal, kegiatan ini difokuskan pada dua jenis layanan, yakni receptionist dan front office. Pelatihan dilakukan secara intensif dengan materi yang sesuai dengan standar industri hospitality, dan akan langsung ditindaklanjuti dengan uji kompetensi yang bersertifikat nasional.
Sementara itu, Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) NTB, HL Fatwir Uzali, menekankan pentingnya pendidikan pariwisata yang berkelanjutan, terutama untuk pemandu wisata di daerah seperti Lombok Utara.
“Kita menginginkan teman-teman di Lombok Utara punya skill setara dengan pemandu di Bali atau Jawa. Pendidikan dan pelatihan seperti ini sangat penting untuk memberikan dampak positif, khususnya dalam upskilling. Materi guiding itu nomor satu. Ketika ada tamu bertanya, kita tidak bisa menjawab, ‘Sorry I don’t know.’ Kita harus bisa menyiasatinya dengan wawasan dan pengetahuan,” ujar Fatwir.
Ia juga menegaskan bahwa HPI sebagai leading sector dalam dunia guiding akan terus mendorong lahirnya pemandu wisata yang profesional dan berintegritas.
“Standar Kompetensi Nasional Indonesia (SKKNI) adalah acuan kita. Dengan pelatihan ini, saya berharap teman-teman bisa naik kelas, dari sekadar pelayan wisata biasa menjadi pemandu wisata yang betul-betul tahu apa yang disampaikan, memahami budaya, sejarah, dan cara berinteraksi yang benar dengan wisatawan,” tambahnya.
Di tempat yang sama, Ketua PHRI Lombok Utara, Lalu Kusnawan, menilai kegiatan ini sebagai terobosan penting dalam peningkatan mutu pelayanan di berbagai lini, tidak hanya di sektor pariwisata.
“Dunia hospitality tidak hanya milik hotel dan restoran, tetapi juga mencakup semua lini pelayanan publik. Kesan pertama masyarakat terhadap instansi pemerintah pun dimulai dari front office. Jadi sudah semestinya petugas-petugas ini memiliki standar pelayanan yang sama dengan industri perhotelan,” tegasnya.
Kusnawan menambahkan bahwa akan ada rencana untuk memperluas kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan dinas terkait, terutama dalam hal pendistribusian tenaga kerja tersertifikasi ke berbagai instansi dan sektor usaha.
Ia juga menegaskan bahwa sebelumnya belum ada sistem yang mendorong standarisasi kompetensi secara menyeluruh di sektor pelayanan publik. Namun, dengan dorongan dan prioritas dari Pemkab KLU, hal ini mulai bisa diwujudkan.
Dimintai pendapat terkait kegiatan tersebut salah satu pelaku wisata, Muzayin mengatakan sangat mengapresiasi kegiatan ini. Ini bentuk pembenahan juga bagi para pelaku wisata, khususnya bagi kelompok sadar wisata seperti dirinya.
“Ini menarik dan bagus bagi bagi para pelaku wisata. Kami antusias mengikuti kegiatan ini untuk dua hari kedepan,” ujar ketua Pokdarwis Pantai Sejuk ini.
Kegiatan yang digelar selama dua hari ini juga dihadiri oleh sejumlah organisasi dan stakeholder dunia pariwisata lainnya, seperti Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) NTB dan pengurus PHRI NTB. Mereka menyatakan dukungan penuh terhadap program ini dan mendorong kabupaten-kabupaten lain di NTB untuk mengadopsi langkah serupa.
Dengan adanya pelatihan dan sertifikasi ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh aparatur pelayanan publik, baik di kantor pemerintahan, rumah sakit, maupun sektor wisata, mampu menunjukkan sikap profesional dan memberikan rasa nyaman kepada masyarakat dan wisatawan sejak pertama kali mereka datang. (deq)