Lombok Tengah, suararinjani.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Pe.mkab Loteng) menyatakan dukungan penuh terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
Adapun dukungan itu disampaikan langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Loteng, Dr. H. M. Nursiah, saat gelaran rapat paripurna di gedung kantor DPRD Loteng tepatnya pada Rabu (11/06) pekan kemarin.
Dalam sambutannya ketika itu, Wabup memberikan apresiasi atas inisiatif DPRD Loteng yang mengusulkan ranperda tersebut. Yang mana wabup menilainya sebagai bentuk kemitraan harmonis antara legislatif dan eksekutif demi kepentingan masyarakat.
“Insha Alloh, ranperda ini memberi makna mendalam dalam upaya kita memajukan keberadaan pesantren di daerah. Ini adalah langkah konkret untuk memberikan kepastian hukum dan arah yang jelas bagi pembinaan serta pengembangan pesantren,” ungkap Nursiah.
Dimana ranperda yang terdiri atas 6 bab dan 18 pasal ini dianggap cukup komprehensif. Di dalamnya mengatur prinsip-prinsip fasilitasi penyelenggaraan pesantren, mulai dari tugas dan wewenang pemerintah daerah, hak dan tanggung jawab pesantren, hingga mekanisme pemberian fasilitasi, pembinaan, pengawasan, serta pendanaan.
Wabup juga menyebut bahwa peraturan ini penting untuk menjadikan Kabupaten Lombok Tengah sebagai kabupaten yang unggul dalam pengembangan potensi pesantren.
“Pemerintah siap berkolaborasi untuk menyempurnakan substansi teknis dari ranperda ini agar bisa diterapkan secara efektif. Tentunya kami mendorong agar pembahasan teknis lanjutan segera dilakukan,” tegasnya.
Terakhir, tidak lupa disampaikan Wabup ucapan terima kasih kepada DPRD atas kemitraan yang terjalin sekaligus berharap proses legislasi ini berjalan lancar demi kemajuan dunia pendidikan berbasis pesantren di Gumi Tatas Tuhu Trasna (Kab.Loteng).
“Semoga Allah SWT meridhai setiap langkah kita dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Gumi Tatas Tuhu Trasna. Amin,” tutup Wabup penuh harap. (ang/adv)
