Lombok Timur_SR. DPRD Lombok Timur melakukan penandatangan MoU dengan Lombok Research Center (LRC) di Ruang Rapat Utama DPRD setempat, Rabu, (22/06/2022) guna menjalin hubungan baik Kemitraan Australia – Indonesia menuju masyarakat inklusif melalui program ‘INKLUSI’.
Dalam penandatangan MoU tersebut, Ketua DPRD Lombok Timur Murnan mengatakan DPRD sangat mengapresiasi semua program yang akan di laksanakan LRC karena mencakup semua aspek sosial kemasyarakatan. Mulai dari upaya terintegrasinya masyarakat yang termarjinalkan dengan sistem adminduk di Dinas Dukcapil, pelayanan Kesehatan terkait gizi buruk dengan melibatkan Dinas Kesehatan, peningkatan mutu pendidikan lewat Dinas Pendidikan dan Kebudayan (Dikbud) dan upaya sosialisasi kesetaraan Gender melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB).
“Kita di DPRD mempunyai perspektif yang sama nantinya terhadap rencana program ini. Sehingga mudah – mudahan mendapatkan dampak yang lebih banyak terutama dalam memperjuangkan hak -hak masyarakat yang termarjinalkan”, ungkap Murnan.
Ditambahkannya, ada lembaga – lembaga lain yang memiliki kemiripan program, hanya saja LRC adalah lembaga formal yang memang dari tahun sebelumnya sudah menjadi jalan penghubung terjalinnya hubungan kemitraan yang baik antara Autralia dengan Indonesia. Kemitraan inilah yang kemudian dibangun oleh LRC dalam rangka mewujudkan program “INKLUSI” tersebut.
“Apapun itu selama berdampak untuk kemajuan masyarakat Lombok Timur harus kita support”, ungkap Kader fraksi PKS itu.
Masih kata Murnan, kedepan seperti tahun sebelumnya Lembaga tersebut dari output yang dihasilkan akan tetap bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka mengakomodir dan menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang disalurkan melalui Peraturan Daerah (Perda) yang mengarah ke Dinas terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas P3AKB, Dinas Kesehatan dan Dinas Dukcapil.
“Saya melihat mereka ini tidak setengah – setengah dalam menyampaikan program, mereka punya program yang kemudian mereka persentasekan di lembaga – lembaga sekelas internasional”, imbuhnya.
Terakhir, DPRD Lombok Timur berharap program tersebut bisa berkontribusi besar untuk masyarakat lombok Timur dan selalu selaras dengan kemajuan ekonomi global di tahun – tahun mendatang.
“Semoga program ini bisa membawa dampak yang lebih besar untuk kemajuan masyarakat Kabupaten Lombok Timur”, harapnya.
Hal senada juga disampaikan Manager Program “INKLUSI – BaKTI” Lusia Palulungan. Usai penandatangan MoU Lusia mengatakan output dari program tersebut adalah adanya kebijakan – kebijakan Pemerintah Daerah yang di tuangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) atau dibentuknya program kegiatan yang bertujuan untuk mendorong pemenuhan hak – hak perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok keluarga termarjinalkan.
“Salah satu yang menjadi fokus utama program ini adalah bagaimana membuka akses perempuan, anak – anak, penyandang disabilitas, dan kelompok – kelompok rentan lainnya terjahap layanan yang disediakan Pemerintah Daerah”, terangnya.
Lusia mengkhususkan program tersebut pada UPT DP3AKB terkait upaya meminimalisir kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal lainya adalah, pemahaman kepada masyarakat terhadap upaya dalam memudahkan akses layanan yang dibutuhkan terkait kelengkapan administrasi atau Adminduk.
Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan melakukan penandatangan MoU juga bersama Pemerintah Daerah ( Pemda) Kabupaten Lombok Timur.
“Kami akan bekerja sama dengan beberapa Stakehoulder kunci seperti DPRD, terkait upaya mendorong kebijakan dan anggaran. Kemudian dengan Pemerintah Daerah dengan melibatkan OPD terkait” tambah wanita asal Makasar itu.
Sementara itu, Koordinator Program LRC Titis Yulianti, menambahkan sebagai mitra pelaksana didaerah pihaknya kedepan akan lebih kepada bagaimana upaya memaksimalkan program tersebut agar bisa berjalan sesuai rencana.
“Kami lebih ke eksekusi program, bekerjasama dengan DPRD, Pemda dan teman – teman di Media dan kelompok konstituen lainnya”, bebernya.
Menurutnya program tersebut melibatkan beberapa stakeholder inti yang kedepan akan berdampak cukup baik kepada upaya peningkatan IPM di Lombok Timur.
Dia menambahkan bagaimanapun usaha inklusi sosial akan mampu mendongkrak capaian IPM karena melibatkan banyak pihak.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan INKLUSI akan melibatkan 4 Kecamatan dengan 15 Desa. Kecamatan yang akan disentuh yakni Kecamatan Labuhan Haji, Kecamatan Aikmel, Kecamatan Masbagik dan Kecamatan Sikur. Dimana, terpilihnya 15 desa murni berdasarkan data dari Pemda dan hasil Asesmen tim LRC Kab. Lombok Timur.
“Barometer penentunya kami dapat data dari Pemerintah Daerah dan hasil assesment teman – teman. Dari sana setelah di pilih terdapat 15 desa yang memang perlu kita sentuh”, bebernya.
Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Ketua H.Daeng Paelori, Wakil Ketua M. Badran Achsyid, Sekretaris Dewan H. Ahyan, pihak LRC dan beberapa insan Pers Lombok Timur. (Yat)
