Lombok Barat suararinjani.com – Sejauh ini daerah potensial sebagai pengelola destinasi wisata dan destinasi lainnya di Lombok Barat di klaim masih lemah dan tidak berperan aktif mengelola strategi dalam mendukung daya tarik kunjungan tamu mancanegara.
Disinyalir, Lombok Barat masih sangat minim menyediakan data pendukung fasilitas yang memadai, selain itu, sinergi dengan para penggerak agen travel dan para gaet yang menjadi kata kunci, dinilai tidak bergandengan dan masih bersebrangan.
Ketua Komisi ll DPRD Lombok Barat H. Jumahir, menyebutkan, diketahui ribuan tamu mancanegara yang bertandang keliling Lombok dari tahun ke tahun semakin banyak berdatangan dan di tahun 2026 sekarang ini terkonfirmasi 26 kapal pesiar kembali berkunjung dan akan bersandari di pelabuhan Gili Mas Lombok Barat.
“Sejauh ini, kebanyakan para tamu mancanegara menghabiskan presmani diluar, sementara Lombok Barat sebagai tuan rumah hanya dengan 20 sampai 30 persen yang dihasilkan dan masih jauh tertinggal dari harapan,” tukasnya, pada Kamis (15/01/2026).
Dari sisi potensi lanjut H. Jumahir, pelabuhan Gili Mas ini kan berada di Kabupaten Lombok Barat, sehingga menjadi sangat realistis sebagai tuan rumah untuk menunjukkan kesiapan sebagai penerima wisatawan dari kedatangan kapal pesiar.
Selain itu, salah satu ikon daerah tujuan wisata dan kemudian dari penyumbang terbesar hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar 65 persennya bersumber dari pariwisata. Sehingga untuk mempertahankan itu, semua pihak agar bisa ikut terlibat, baik itu dari unsur Pemda, Legislatif dan mereka dari pelaku pariwisata harus menunjukkan keseriusan untuk meningkatkan pelayanan terhadap tamu kapal pesiar ini.
“Yang terpenting Pemda harus duduk bersama untuk peluang ini,” tegasnya.
Di Lombok Barat kata H. Jumahir, yang memiliki SK Desa Wisata dan momentum ini harus bisa dimanfaatkan dan bisa diarahkan dengan menunjukkan produk ikon desa wisata. Dengan itu, adalah sebagai salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pemberdayaan saja.
“Tidak cukup hanya dengan memberikan SK saja dan tentu penting untuk didorong. Dorongan itu maknanya adalah kita menyuguhkan peluang bagi desa wisata untuk menangkap momen kapal pesiar ini sebagai salah satu bentuk kepedulian Pemda melakukan pemberdayaan,” ujar dia.
Menurutnya, sejauh ini peran Pemda untuk memberikan pemberdayaan terhadap desa wisata ini masih minim dan masih sangat lemah. Desa wisata yang akan dikunjungi misalnya, masih belum percaya diri. Disamping juga produk yang akan ditampilkan juga masih belum maksimal diandalkan. Kemudian sarana yang dimiliki sebagai desa wisata masih sangat kurang sehingga belum layak belum bisa memberikan service terhadap tamu tamu mancanegara.
“Ini PR kita, karena akan ada 26 kali kunjungan kapal pesiar. Ini perlu ada terobosan untuk mempertahankan diri agar kesan dari tamu tamu kapal pesiar ini memberikan kepuasaan dan kenyamanan,”tegasnya.
Langkah kita terkait dengan kebijakan pemerintah daerah yakni perlu mendorong OPD soal pelayanan tamu ini bisa berperan lebih aktif. Kemudian berikutnya, kepada para pelaku wisata baik itu pihak travel serta para gaet, untuk kita lakukan koordinasi dalam menyikapi ini, sehingga peran Pemda dan para pelaku wisata ini, bisa satu bahasa untuk memberikan pelayanan yang menarik yang baik dan berkesan bagi tamu mancanegara.
Pemerintah daerah dan pemerintah propinsi untuk melihat momen yang relevan dengan kunjungan wisata ini. Momentum NTB expo dan Agro expo misalnya, ini kan bisa menjadi daya tarik pameran untuk promosi produk daerah.
“Saya kira ini sangat relevan untuk bisa di skijulkan. Karena ini bisa menjadi salah satu media untuk mempublish unggulan unggulan di daerah kita,”pungkasnya. (W@N)
