Lombok Barat SR – Camat Narmada M Busyairi bersama jajarannya merelokasi puluhan lapak Pedagang Kaki Lima (PKL), yang berjualan di sepanjang jalan dari lampu merah hingga depan kantor Kecamatan di Desa Lembuak. Para PKL direlokasi ke lahan milik Pemerintah Provinsi NTB yang berlokasi disekitar kawasan pasar setempat.
Camat Narmada M Busyairi mengatakan, relokasi lapak PKL dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan dan terhadap pengguna jalan serta meminimalisir terjadinya
gangguan lalu lintas.
“Karena selama ini lalu lintas selalu macet mulai di depan Kantor Camat Narmada sampai ke pasar. Bagaimana tidak, sejauh ini para pedagang menempati pinggir jalan malah menjorok ke jalan,” jelas Camat, pada Suara Rinjani, Jumat (25/02).
Tidak hanya itu, penertiban lapak PKL ini juga untuk memberi kenyamanan kepada para tamu yang berkunjung. Lebih-lebih menyambut tamu MotoGP. Dengan begitu, para tamu bisa datang menikmati kuliner bulayak khas Narmada. “Kita buatkan tempat relokasi sehingga pengunjung nyaman,” ujarnya.
Relokasi lapak PKL lanjut M. Busyairi, diinisiasi beberapa bulan lalu. Mulai dari langkah mengumpulkan pedagang untuk diberikan sosialisasi soal rencana ini. Pihaknya juga berkoordinasi dengan UPTB aset provinsi yang memiliki kewenangan atas aset yang ditempati pedagang. Sekaligus dilakukan sosialisasi bersama terkait besaran tarif. Karena para pedagang menyewa ke provinsi dengan sewa paling murah. Pedagang menyewa rata-rata per tahun Rp750 ribu. Pedagang pun tidak ada yang menolak, karena paham maksud pihak kecamatan untuk menata jalur di kawasan itu
Luas lahan relokasi ini awalnya sekitar 7 are. Namun melihat perkembangan di lokasi, sehingga diberikan tambahan menjadi 9 are lebih atau 975 meter persegi. Dan bisa terkaper PKL sebanyak 24 lapak. “Dan 20 orang pedagang sudah melakukan kontrak dengan Provinsi sesuai SK Gubernur,” ujarnya.
Sedangkan sisanya 4 orang belum, saat ini mereka sedang diinventarisir. Di lokasi itu lanjut dia, ada juga areal parkir dimana kendaraan bisa masuk. Untuk penataan kawasan itu masih sebatas swadaya.
“Pedagang minta sumbangan ke kami, kami pun berikan tanah uruk,” papar dia.
Kedepan ia sudah berkoordinasi dengan dinas perindag agar pedagang dibuatkan lapak yang layak. Dari hitungan Perindag, dibutuhkan anggaran Rp700 -900 juta. Termasuk dibangun toilet. Pihaknya juga sudah menyampaikan usulan ke provinsi agar menghibahkan lahan itu ke Pemda Lobar. T
“ermasuk lahan kantor kecamatan Narmada yang juga lahan milik Pemprov supaya dihibahkan ke Lobar. Kemungkinan formulasi pun sudah ada gambaran,”pungkasnya. (W@N)
