Lombok Timur, SR – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melaksanakan kegiatan sosialisasi bertajuk “ Strategi Pengelolaan Keuangan Haji dan Sosialisasi BPIH 1443 H ” di Kabupaten Lombok Timur. Acara yang berlangsung Selasa, (22/03/2022) bertempat di Pendopo Bupati itu bertujuan untuk memberikan literasi bagi masyarakat terkait pengelolaan keuangan haji yang dilakukan BPKH serta sosialisasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2022.
Sekda Lombok Timur, Drs. H.M. Juaini Taofik, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada H. Rahmat Hidayat yang telah memilih Lombok Timur dalam rangka melakukan sosialiasi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Sekda berharap, dengan sosialisasi terjalinnya kerjasama terhadap informasi pengelolaan keuangan haji dapat terakomodir dengan hadirnya Camat dan Keepala Desa. Sehingga kedepan semua informasi dapat terkirim secara sistematis ke masyarakat.
“Lotim dengan penduduk, 1,3 juta jiwa antriannya cukup panjang. Maka dari itu, hadirnya para pemangku kebijakan ke lapisan paling bawah diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat” ungkap Sekda.
Anggota DPR RI Komisi VIII dari Fraksi PDIP Dapil II NTB H. Rahmat Hidayat, SH. menyampaikan, Umroh yang sudah beroperasi kembali menjadi sebuah sinyal baik atas terselenggaranya ibadah haji di tahun 2022, dimana calon jemaah haji di seluruh dunia tertunda keberangkatannya selama 2 tahun akibat wabah Covid19. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pun secara resmi belum ditetapkan. DPR dan Pemerintah sedang mengkaji hal-hal terkait protokol kesehatan, transportasi, dan imigrasi dengan banyak pihak, termasuk dengan Arab Saudi yang telag memutuskan untuk meniadakan karantina dan PCR sebagai syarat umroh, hal ini menjadi peluang penghematan biaya yang diperlukan.
“Namun demikian belum ada pernyataan resmi terkait jumlah kuota setiap negara untuk pelaksanaan ibadah haji” tuturnya.
Sementara itu, Anggota Badan Pelaksana BPKH Rahmat Hidayat menambahkan, BPKH sebagai badan yang mengelola keuangan haji selalu memiliki Prinsip Syariah, Kehati hatian, Transparan, Nirlaba dan Akuntabel. Saat ini saldo dana haji yang dikelola pada 2021 meningkat 9,64 persen dibanding 2020, menjadi Rp 158,88 triliun dengan jumlah jemaah tunggu mencapai 5 juta lebih jemaah.
“Sebagaimana diketahui BPKH adalah lembaga publik independen yang dibentuk untuk mewujudkan pengelolaan keuangan haji yang optimal dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalisasi serta efisiensi penyelenggaraan ibadah haji,” terangnya.
Lebih jauh di sampaikan, dana haji juga wajib untuk menjunjung asas keadilan dimana adanya bagi hasil bagi jemaah haji tunggu. Imbal hasil juga akan dirasakan jemaah dalam bentuk tambahan. Sejak ada BPKH, calon jemaah haji mendapatkan dana di Virtual Account setiap tahunnya. Misalnya, dari setoran awal 25 juta dan menunggu selama 10 tahun, dulu dari awal sampai akhir, dananya tetap 25 juta dan tidak ada penambahan. Sekarang ada penambahan di setiap tahun. Di tahun 2020 BPKH membagikan Virtual Account tahun 2021 sebesar 2.5 triliun dan di tahun 2022 sebesar 2 triliun ke calon jemaah haji. Di akan dibagikan pada tahap selanjutnya.
Terakhir, Rahmat Hidayat menaruh optimisme yang tinggi terhadap BPKH yang di agendakan di Lombok Timur tersebut. Menurutnya, dengan sosialisasi yang baik diharapkan masyarakat dapat memperoleh dan memilah informasi yang benar agar tidak terpengaruh pemberitaan yang tidak dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya.
“Semoga tahun ini Indonesia bisa memberangkatkan dan penyesuaian jumlahnya”, harapnya.
Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Kemenag Lombok Timur H. Sirojudin, Semua Camat dan Kepala Desa (Yat).
