Lombok Timur, SR – Rapat koordinasi tim sosialisasi penyesuaian tarif Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lombok Timur berlangsung diruang rapat BAPPEDA pada Rabu (29/06) lalu.
Dalam rapat yang dipimpin Kabag Ekonomi Setda Lotim Lalu Muhamad Irwan tersebut, membahas beberapa poin penting diantaranya penetapan kenaikan tarif sebesar 350 rupiah per meter3. Namun, kenaikan tarif tersebut akan dilakukan secara bertahap setiap tahunnya. Untuk tahun 2022,naik Rp 175 per meternya dan sisanya untuk kenaikan tarif Rp 175 berikutnya ditahun 2023 mendatang.
“Untuk sementara kita simpulkan untuk tarif, tetap naik Rp 350 per M3 tapi dilakukan bertahap,” kata Lalu Muhamad Irwan.
Sementara untuk besaran tarif dinas atau instansi pemerintahan dan pelabuhan penyebrangan sesuai yang ada di dalam draf akan diatur kembali.
Berikutnya, untuk jadwal sosialisasi menyusul atau disesuaikan dan ditetapkan sesuai zonasi untuk sekitar 14 titik di masing – masing Kecamatan. Namun hasil rapat belum final, mengingat apa yang dibahas pada saat itu akan disampaikan terlebih dahulu melalui sosialisasi yang dilakukan tim sosialisasi PDAM kepada masyarakat.
Asisten II Setda Lotim Mahsin, dalam sambutannya mengatakan rapat itu orientasi utamanya adalah bagaimana koordinasi yang baik dalam mengawal air bersih masyarakat dengan pertimbangan rasionalnya untuk mendukung kelancaran terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih dimasyarakat Lombok Timur.
“Air adalah kebutuhan vital masyarakat kita oleh karena itu, sangat relevan dengan rapat koordinasi kita saat ini tentang penyesuaian tarif. Akan tetapi perlu juga kita perhatikan bagaimana daya jangkau masyarakat kita,” katanya.
PDAM kata Mahsin, akan melalukan sosialisasi dengan catatan jangan sampai masyarakat kemudian terbeban atau terkendala dengan biaya untuk memenuhi kebutuhan air.
Ditambahkannya perlu adanya transfaransi yang baik terkait kenaikan tarif kepada masyarakat sehingga tidak ada polemik yang terjadi dikemudian hari.
“Sudah kita sampaikan kepada PDAM, harus ada sosialisasi yang baik dan benar,” tegasnya.
Hal yang sama juga disampaikan Kepala Bakesbangpoldagri Muhamad Isa. Dia menegaskan inti dari pertemuan sejatinya adalah sosialisasi. Untuk sistem pengaturan sosialisasi, menurutnya tidaklah masalah apakah akan di lakukan per Kecamatan atau menggunakan sistem zonasi. Menurutnya, PDAM harus bisa bertahan untuk memberikan kekuatan sebagai bagian dari BUMD.
“Yang terpenting adalah sosialisasi, sosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat guna menghindari hal – hal yang tidak kita inginkan dibelakang hari,” pintanya.
Sementara itu, PLT Dirut PDAM H. Mudhan mengatakan saat ini dibutuhkan adanya komitmen kolektif yang serius bersama pemerintah daerah. Mengingat, hingga saat ini pembiayaan untuk mendukung biaya operasional PDAM saja terbilang cukup tinggi.
Mewakili masyarakat Lombok Timur, H. Hafsan meminta adanya data real dari PDAM terkait tarif sebagai bahan acuan dan sekaligus bukti konkrit bagi PDAM Lombok Timur sehingga tidak ada kesan pembandingan harga di tengah – tengah masyarakat selaku konsumen.
“Harus jelas item atau parameter untuk menaikkan tarif apa saja sehingga ada kejelasan kepada masyarakat”, tegasnya.
H. Hafsan meminta kenaikan tarif bisa berlaku juga bagi pelabuhan dan juga instansi Pemerintahan. Sebelum penentuan kenaikan tarif dari kajian hukum sebelum estimasi kenaikan sudah diadakan sosialisasi kenaikan tarif.
“Kalau angka 175 itu bisa saja lebih tapi kita harus mendengar respon dari masyarakat,” terangnya.
Adapun susunan pengurus Tim Sosialisasi Penyesuaian Tarif PDAM Lotim 2022 yakni Sekda Lotim selaku Ketua, Assisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan selaku Wakil Ketua, Dirut PDAM selaku Sekretaris, dan beberapa anggota diantaranya H. Hafsan dari unsur independen/notaris, Dewan Pengawas, Bakesbangpoldagri, Sat.Pol.PP, Kabag Ekonomi Setda Lotim dan Kabag Hukum Setda Lotim. (Yat)
