Lombok Tengah, suararinjani.com – Langkah Pemkab Lombok Tengah (Loteng) untuk tidak mengangkat pegawai dari honorer non database disambut positif kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Dimana menurut Ketua Komisi I DPRD Loteng Ahmad Syamsul Hadi jumlah pegawai di Loteng sudah memadai. Sehingga kalau akan menambah pegawai lagi justru itu akan semakin menambah beban bagi pemerintah daerah.
Apalagi kondisi fiskal Loteng tahun depan sedang tidak bagus. Dengan adanya kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. sehingga kalau tetap mengangkat pegawai, jelas akan semakin menyulitkan pemerintah daerah.
“Terutama beban anggaran belanja pegawai yang saat ini sudah sangat tinggi. Sudah di atas ambang batas yang ditentukan,” sebut Ahmad Syamsul Hadi, Kamis (11/12).
Ditambahkan, sah-sah saja kalau memang pemerintah daerah mau menambah pegawai. Tetapi itu harus didasarkan pada kebutuhan. Ditopang dengan kondisi keuangan daerah yang baik. Artinya, jika memang tidak punya cukup uang, jangan memaksakan diri untuk mengangkat pegawai.
Diakuinya kebijakan untuk tidak mengangkat pegawai, khususnya dari honorer non database akan memicu resistensi dan persoalan sosial. Salah satunya akan menambah jumlah pengangguran semi terbuka. Mengingat jumlah honorer non database di Loteng cukup banyak. Tapi itu risiko yang harus dihadapi. (ang)
