Wabup Nursiah : TPPO Harus Menjadi Atensi Semua Warga Loteng

Wabup Nursiah : TPPO Harus Menjadi Atensi Semua Warga Loteng

Lombok Tengah, suararinjani.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemkab Loteng, Prov.NTB) berharap kepada semua warga masyarakat supaya mengantisipasi kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Pentingnya mengantisipasi kasus tersebut notabene dikarenakan kasus TPPO marak terjadi di wilayah Kab.Loteng dengan kprban dominan perempuan. Adapun kejahatan ini kerap terjadi dengan modus pelaku menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Demikian Wakil Bupati (Wabup) Lombok Loteng, H M Nursiah, di tempatnya kerjanya, Kamis (06/07), menyampaikan, mengingat masih maraknya kasus terjadi, maka oleh pihaknya meminta peran serta semua pihak terlebih kepada semua perangkat desa dan kelurahan, dalam hal ini terutama sekali adalah Kepala Dusun (Kadus) dan Kepala Lingkungan (Kaling) yang ada di daerah supaya lebih ketat lagi untuk melakukan pengawasan terhadap warga.
Tujuan pengawasan terhadap warga ini lanjut Wabup, adalah untuk mengantisipasi sekaligus meminimalisir terjadinya kasus, sehingga tidak lagi terdengar ada kasus TPPO yang korbannya berasal dari salah satu wilayah berada di Kab.Loteng.
“Kita meminta Kadus dan Kaling agar ketat mengawasi warganya karena sampai saat ini, kasus TPPO dii NTB, khususnya di Loteng sampai masih saja terjadi. Bahkan beberapa waktu lalu ada 13 warga Loteng dipulangkan disebabkan mereka akan berangkat ke luar negeri melalui jalur tidak resmi alias ilegal,” terang Wabup Loteng.
Selanjutnya, terkait seperti apa peran serta pemerintah daeerah (pemda) Loteng sendiri dalam hal menyikapi persoalan ini dituturkan Wabup, jika selama ini pemda pun tidak tinggal diam dalam melakukan berbagai bentuk perlindungan terhadap warga masyarakat agar tidak menjadi korban TPPO.
“Salah satunya pemda berkoordinasi dengan pihak – pihak yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Baik itu dari tingkat Provinsi hingga Pemerintah Pusat dengan terjun langsung kepada masyarakat guna melakukan penyuluhan atau sosialisasi terkait seperti apa TPPO,” ungkapnya.
Bahkan, oleh pemda juga kerap kali memberikan pembinaan kepada para CPMI sebelum berangkat ke luar negeri sekaligus memberikan pembinaan terhadap warga yang masih belum berangkat.
“Insha Alloh, kita terus berupaya supaya PMI ilegal yang sudah berada di luar negeri nantinya kita bantu agar bisa segera untuk dipulangkan,” tutupnya. (ang)

Bagikan Berita

Share this post