Sumbawa Besar, SR – Dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) yang di duga tidak tepat sasaran menjadi sorotan Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) Kabupaten Sumbawa.
“Kami masih menduga tidak tepat, karena sudah 2 tahun terakhir kegiatan ini syarat muatan kepentingan politik dan jalur kordinasinya tidak lagi mengedepankan sistem kordinasi dari tingkat bawah ke atas tapi yang terjadi dari tingkat atas sampai ke menengah saja, bahkan tidak nyampai ke tingkat menengah,” kata Ketua IP3A Sumbawa, Iwan Firmansyah kepada Suara Rinjani, Minggu (29/05/2022).
“Kami juga sangat menyayangkan kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan penandatanganan kontrak Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM),” sambungnya.
Diakuinya, bahkan juga, diduga pihak dari Pemda Kabupaten Sumbawa pun tidak dilibatkan secara penuh baik dari tahapan awal pengusulan lokasi hingga penandatanganan kontrak dan hanya mengetahui saja, serta para stakeholder pun tidak diikut sertakan dari awal penginputan usulan hingga ke penentuan validasi.
“Usulan hal ini, kami nyatakan dikarenakan usulan yang masuk seharusnya pada tahun 2021 lalu dan tentu melewati verifikasi dan tahapan validasi Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara 1 (BWS NT 1) akan tetapi kami sayang kan setelah keluarnya SK KEPMEN PUPR 109/KPTS/M/2022. Semua usulan yang sudah tervalidasi BWS NT 1 sama sekali tidak ada masuk dalam kegiatan penandatangganan Perjanjian Kerja Sama pada hari Jum’at 27 Mei 2022,” ujarnya.
Dijelaskanya, tentu kami dari kelembagaan menggangap peran dari institusi atau sub komponen BWS NT I sudah gagal dalam menjalankan tugasnya seperti yg di amanatkan oleh UU , karena setelah kami mencoba menanyakan langsung ke Operasi Pemeliharaan (OP) III Sumbawa kami di jelaskan kalau semua kelompok yang dapat adalah pokir atau aspirasi dari Anggota DPR RI Dapil Pulau Lombok dan tentu ini yg membuat kami merasa dibodohi karena kami sangat mengetahui kalau kegiatan ini tentu tidak bisa di samakan dengan aspirasi DPR.
“Apalagi yang seperti informasi yang kami dapat kalau ini pokir dari DPR yang bukanlah wilayah Dapil Pulau sumbawa? “Aneh” Saya selaku Ketua IP3A sangat kecewa dengan sikap OP III Sumbawa dan leading sektor yang lebih mementingkan kepentingan individu tanpa melihat kepentingan umumnya ke petani,” urainya.
“Saya bisa buktikan kalau atas perbuatan dan sikap yang diambil oleh OP III sudah merusak marwah dari kelembagaan kami dan bahkan seolah-olah sub komponen BWS NT I ini di ciptakan untuk menghancurkan kelembagaan perkumpulan petani pemakai air khususnya di wilayah Sumbawa,” imbuhnya.
Hal ini tentu, kata Iwe, sapaan akrab Ketua IP3A Sumbawa, sangat bertolak belakang dengan yang diamanatkan dalam hal hubungan antara P3A dengan BWS NT 1 yang sudah sangat jelas di atur dalam UU irigasi tentang kemitraan dan pengelolaan irigasi. Semoga pemerintah pusat dapat mengevaluasi program ini dan kalau bisa hentikan saja program P3TGAI ini, karena kami melihat sudah tidak sehat lagi seperi beberapa tahun lalu.
“Contohnya, pada tahun 2020 lalu sehingga Kepala BWS NT 1 turun langsung melihat proses pelaksanaan kegiatan ini dan beliau sangat memberikan apresiasi kepada kami di kelembagaan P3A ini, akan tetapi jauh sekali dengan penerapan dan perlakuan yang terjadi pada 2 tahun ini (2021 dan 2022 ini),” pungkas Iwe.
Suara Rinjani mengkonfirmasi langsung pada Selasa (31/05/2022) ke pihak OP III Sumbawa terkait hal tersebut. Melalui Pelaksana Teknis OP III Sumbawa, Doni Ananta mengatakan, bahwa program P3TGAI ini adalah program pemerintah pusat melalui Kementrian PUPR intinya untuk meningkatkan keberadaan irigasi di Indonesia. Umumnya, di pulau Sumbawa, khususnya di Kabupaten Sumbawa.
“Ini padat karya, dilaksanakan oleh penerima manfaat yaitu, P3TGAI. Jadi dikelola P3TGAI dan didampingi oleh BWS dengan merekrut Tim Pendamping Masyarakat (TPM) tujuannya untuk membantu dalam merencanakan, mengerjakan dan pelaporan yang sumber dananya dari APBN tahun 2022 ini, sudah berjalan dari tahun 2015 lalu,” ungkap Doni.
Doni menyebut, proses administrasinya kita adakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PPK OP III yang mewakili BWS dengan penerima manfaat yaitu Ketua, Bendahara dan Sekretaris P3TGAI itu sendiri. Prosesnya P3TGAI itu dibantu TPL uda merencanakan semua apa yang akan dikerjakan sehingga keluarlah nanti RAB itu dibantu oleh TPM kemudian diajukan ke kita di OP III.
“Nanti kalau sudah keluar uangnya masuk ke rekening masing-masing penerima manfaat P3TGAI. Mereka nanti yang akan mengerjakan sendiri, tidak ada masuk ke OP III,” tukasnya.
Menurutnya, data-data penerima manfaat ini sudah terdata juga di Kabupaten. Jadi kita juga bersinergi dengan pihak-pihak terkait seperti, PUPR Kabupaten, Kepala Desa dan untuk tahun 2022 ini kita dapat jatah 20 lokasi. Di Kabupaten Sumbawa 10 lokasi, di Kabupaten Sumbawa Barat 10 lokasi dan anggarannya untuk 1 lokasi itu 225 juta, itu yang terdiri dari fisiknya 195 juta, 30 juta untuk administrasinya di BWS dan kebetulan program yang saat ini ada Aspirasi yang mengusulkan dari DPR RI, Suryadi Jaya Purnama dari partai PKS.
“Jadi, Kalau menurut saya, timpal dia, tidak tepat sasaran itu salah karena program P3TGAI ini memang sangat mengena sekali di masyarakat. Kita ini hanya sebagai fasilitator, fasilitas saja cuma perantara adanya dana ini selebihnya kan dilaksanakan oleh P3TGAI sendiri tidak ada unsur politik. Kalau dari kita tidak ada unsur politik dan tidak boleh juga. Kan tidak boleh juga ASN berpolitik, cuman kan di pemerintahan pusat kita kan tidak tahu,” tandasnya.
Kita juga, ungkap dia, sudah berkoordinasi dengan Pemda yang diwakili oleh PUPR Kabupaten Sumbawa dan KSB setiap ada acara PKS kita tetap selalu mengundang mereka, dalam acara kegiatan penandatangganan Perjanjian Kerja Sama dan pada hari Jum’at kemarin di Sumbawa Grenn.
“Dihadiri Konsultan Menejemen Balai (KMB), Tim Pelaksana Balai (TPB), dihadiri juga oleh instansi-intansi dari terkait yang kita undang ada dari Kepala Desa, Camat, Bapeda, KUPT, Kadis PUPR dan H. Muhamad Syafrudin (HMS) Angota DPR RI Partai PAN untuk memberikan motivasi kepada penerima P3TGAI dan memberikan masukan juga ke Kepala Desa untuk pembangunan di Pulau Sumbawa dan tidak ada unsur politik,” ujar Doni.
Sementara itu, Pemda Kabupaten Sumbawa melalui Kepala Bidang Infrastruktur Bapeda Sumbawa, Wahyu Indra Jaya yang diminta penjelasannya soal kegiatan acara program P3TGAI di Sumbawa kemarin mengaku, setahu saya tidak ada undangan ke Bapeda.
“Itu kan sifatnya tekhnis dia iya. Kalau Bapeda tidak masuk ke tekhnis itu. Jadi kalau yang tekhnis-tekhnis itu biasanya koordinasinya langsung ke Dinas terkait yaitu di Dinas PUPR Kabupaten,” ujarnya.
Kalau kami di Bapeda Sumbawa, kata Wahyu, terlibatnya dari proses perencanaan dan biasanya kalau masalah-masalah tekhnis itu sudah masuk ke ranah sektoral. Semua kegiatan itu, jelas dia, awalnya dari proses perencanaan melalui Musrembang desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan Nasional, itu alur usulan kita.
“Memang setiap tahun terkait dengan irigasi, terutama di Sumbawa ada 2 yang kewenangan pusat termasuk Batu Bulan dan Bendungan Irigasi Mama. Itu kewenangan pusat, daerah itu tidak bisa masuk ke sana dalam proses pelaksanaannya itu pemda tidak temasuk disana,” ujar Wahyu.
Selain itu, Sekertaris Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa, Muttakin saat dikonfirmasi langsung diruang kerjanya mengatakan terkait dengan dugaan pemerintah daerah yang tidak dilibatkan salah. Tidak benar kalau tidak dilibatkan Pemerintah Daerah, karena saya lihat beberapa unsur yang diundang itu ada dari desa, kepala desa, camat, KUPT sendiri dari lokasi yang mendapatkan bantuan P3TGAI itu sendiri.
“Kalau jumlah program P3TGAI ini, cukup banyak yang diusulkannya. Masukan dari teman-teman KUPT kita himpun juga,” cetusnya.
Dan sebelum pekerjaan di mulai, ungkap dia, ada proses sosialisasi. Proses sosialisasi ini biasanya digabung dengan KSB dengan Kabupaten Sumbawa. “Diundang kepala desa, camat, bagaimana tidak dilibatkan Pemda ini, baik Kabupaten KSB maupun Kabupaten Sumbawa,” pungkas Sekdis PUPR Sumbawa. (bgs)
