Lombok Timur, SR – Banyaknya Guru Tidak Tetap (GTT) di satuan pendidikan tetap menjadi atensi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kab. Lombok Timur. Dinas Dikbud juga menegaskan bahwa tidak akan ada pengurangan tenaga guru honorer atau GTT di lingkup satuan Pendidikan.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lotim Izzudin, menjawab media ini pada Kamis,(07/07).
“Bagaimana kita akan mengurangi, sementara kebutuhan kita untuk guru masih cukup banyak. Tentu akan menjadi masalah besar, yang pasti kita tidak pernah berpikir akan mengurangi GTT ini”, tegasnya.
Pihaknya mengimbau kepada semua tenaga honor atau GTT di setiap satuan pendidikan untuk tidak pesimis atau berkecil hati. Mengingat sebanyak 4.665 Tenaga Honor di lingkup pendidikan sudah di input datanya di Dapodik guna mendapatkan kenaikan status menjadi P3K secara bertahap.
Meski belum lama ini Pemerintah Pusat melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan-RB) Alm. Thajo Kumolo berencana akan menghapus Tenaga honorer di tahun 2023 mendatang.
“Harapan kita tetap sesuai dengan jumlah formasi yang kita usulkan dan sudah di input di Dapodik yakni sebanyak 4.665. Semoga bisa terwujud untuk bisa ikut P3K walaupun bertahap,” ungkapnya.
Izzudin menambahkan, akan tetapi jika mengacu pada Kebijakan Pemerintah Pusat melalui MenPan RB dimana, untuk proses pemberian gaji kemudian dibebankan kepada APBD masing – masing tentu akan di sesuaikan dengan kemampuan APBD daerah Lombok Timur. Dimana, akan menjadi beban yang cukup menguras keringat. Belum lagi jika dihitung penambahannya dengan banyaknya guru yang pensiun di akhir tahun 2022 ini.
“Itu dari data lama, belum lagi yang ter Up date mungkin sudah 5 ribuan belum lagi dengan yang pensiun tahun ini sekitar 500 guru,” tambah Izzudin.
Namun, kata orang yang pernah di Dispora dan BKPSDM Lotim ini jika berbicara rasio dan kebutuhan, tidak hanya guru yang dipikirkan oleh Pemda Lotim. Dimana, masih banyak anggaran – anggaran yang butuhkan untuk kegiatan yang sifatnya lebih prioritas.
“Kendala kita adalah kemampuan Pemda untuk memberikan gaji yang terbilang cukup tinggi, jadi berat”, pungkasnya.
Dinas Dikbud kemudian berharap dari jumlah formasi yang diusulkan, akan ada banyak guru honorer atau GTT yang bisa mendapatkan formasi P3K. Atau akan ada solusi berupa suntikan dana untuk mengakomodir penggajian mereka.”InsyaAllah akan bisa terwujud, tapi secara bertahap,” katanya optimis.
Sementara untuk tahun ini, pihak Dikbud sedang berusaha sebisa mungkin mengakomodir para honorer K2 yang masih belum mendapatkan tempat ditambah lagi banyaknya guru – guru yang telah lulus Passing Grade dengan rata – rata usia diatas 35 tahun.
“Smoga mereka bisa terakomodir tahun ini, InsyaAllah sedang kita verifkasi mudah – mudahan kita bisa diberikan anggaran sesuai dengan analisis kebutuhan sementara,” imbuhnya.
Masih kata Izzudin, guru yang menjadi prioritas adalah mereka yang sudah lama mengabdi dan dari desa – desa terpencil seperti yang ada di Kecamatan Jerowaru, Keruak,Sembalun,Sambalia dan Suela. “Itu yang kita prioritaskan dulu untuk P3K ditahun 2022 ini,” terangnya.
Sehingga, jika melihat daftar nama guru – guru yang di lantik atau di SK kan menjadi P3K yang hanya 91 orang minggu lalu, dianggapnya masih sangat kurang.
Lebih jauh disampaikannya, sementara jika berbicara kebijakan Menpan – RB untuk mengatur kembali proses perekrutan tenaga honor atau GTT di satuan pendidikan dianggapnya tidak akan merubah harapan para peserta didik untuk mengabdi di dunia pendidikan.
“Hanya saja, akan ada mekanisme yang berubah. Dimana untuk pemberian honor guru rencana akan di pihak ketigakan. Pemerintah pusat hanya mengatur pola perekrutan karena untuk pemberian gaji honor tetap akan menjadi beban Pemda,” pungkasnya. (Yat)
Dikbud Lotim Tegaskan Tidak Ada Pengurangan GTT
