Biaya Infrastruktur Meningkat, HUJAT Pemda Lotim Capai 60 Milyar

Lombok Timur, suararinjani.com – Pembangunan infrastruktur masih menjadi perhatian khusus Pemerintah Lombok Timur saat ini, terutama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ), secara spesifik disebutkan bahwa pembangunan infrastruktur diharapkan bisa menjadi alat untuk mendorong transformasi ekonomi yang berkelanjutan.
Tentunya hal itu bukan tanpa alasan, ketimpangan infrastruktur antar wilayah menjadi salah satu faktor tingginya angka ketimpangan antar wilayah. Sehingga, Pemda Lombok Timur sampai saat ini masih berhutang untuk percepatan Pembangunan.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD) Lotim H.Hasni, menyampaikan hutang jatuh tempo ( HUJAT) Pemda Lombok Timur pertanggal 30 Desember 2022 mencapai 60 milyar lebih. Hal tersebut Sesuai dengan surat perintah membayar ( SPM) yang tersebar di beberapa organisasi perangkat daerah ( OPD).
“HUJAT Pemda per Desember 2022 mencapai 60 milyar lebih, saat ini sedang diformulasikan untuk pembayarannya menggunakan APBD 2023 melalui mekanisme peraturan Bupati,” terang H.Hasni Jum,at, (20/01) lalu.
HUJAT terbesar sejauh ini, kata dia berada pada Dinas PUPR yang sebagian merupakan pokok pikiran DPRD Lombok Timur, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Perkim.
“PUPR terbanyak yang sebagian dari Pokir DPRD Lotim, serta beberapa OPD lainnya,” tuturnya.
Sementara untuk konsep penyusunan APBD 2023 adalah disesuaikan dengan masa jabatan Bupati. Oleh karenanya, pemerintah daerah optimistis tidak meninggalkan hutang ketika masa jabatan berakhir. Terkecuali pinjaman PT.SMI yang diperbolehkan sampai dengan 8 tahun mengacu pada peraturan Menteri Keuangan.
“Konsep penyusunan APBD 2023 dengan tidak merencanakan lebih dari masa jabatan, sehingga Pemerintah tidak meninggalkan hutang,”ujarnya.
Dijelaskan H. Hasni, percepatan penuntasan RPJMD tidak terkendala dengan pembayaran hutang, mengingat Pemda Lombok Timur masih memiliki sekitar 15 milyar dana Pusat yang menjadi silpa serta dana dari provinsi, sehingga bisa dimanfaatkan di tahun 2023 ini.
“Kebetulan ada dana dari pusat yang tidak cair sebelumnya, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mempercepat penyelesaian RPJMD,”ujarnya.
Terakhir disampaikannya, pada serapan dana alokasi khusus ( DAK), Lombok Timur terbilang sangat baik. Hanya saja, yang di Dinas Perkim tidak maksimal, karena satu-satunya DAK yang harus lewat dana shareing Pemda.
“Serapan DAK kita bagus terutama pada Dinas Dikbud. Akan tetapi, di Perkim terlewatkan karena dana sharing. Padahal sebelumnya Bupati menyetujui untuk sharing sebesar 25 persen, artinya DAK Perkim berbeda dari DAK yang lain,” pungkasnya. (Yat)