Lombok Timur suararinjani.com – Ratusan nelayan asal Desa Tanjung Luar, Ketapang Raya dan Pulau Maringkik, Kecamatan Keruak, bersama Serikat Masyarakat Selatan (SMS) melakukan demonstrasi di depan SPBN Tanjung Luar, Selasa, (19/05/2026).
Massa menuntut keterpenuhan kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk nelayan yang selama ini dirasakan sangat kurang, bahkan sering kosong, karena adanya pengurangan kuota dari pihak pertamina.
Ketua SMS, Sayadi menyampaikan tuntutan, diantaranya meminta pemerintah daerah dan pertamina memberikan hak BBM subsidi untuk nelayan, sesuai jatah kuota yang sudah ditentukan.
Selain itu, Sayadi juga menduga ada permainan dari oknum petugas pertamina dan syahbandar, hal itu menyebabkan nelayan dan petugas SPBN saling curiga, sehingga sering terlibat adu mulut ketika jatah BBM untuk nelayan tidak terpenuhi di SPBN Tanjung Luar.
“Kami minta kepada Pertamina, Pemerintah Daerah dan Dirut PT Energi Selaparang untuk memberikan klarifikasi dan solusi atas kelangkaan dan pengurangan kuota BBM subsidi untuk nelayan hari ini. Jangan rampas hak-hak nelayan,“ tegasnya.
Sayadi juga menegaskan, jika persoalan hari ini tidak ada solusi dan praktek curang yang diduga dilakukan oleh pertamina dan syahbandar masih terjadi, ia mengancam akan melakukan aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar.
“Kami menduga disini ada kecurangan, karena data nelayan yang sudah memenuhi persyaratan administrasi sudah di pegang oleh Pertamina Pusat, sampai jumlah mesin kecil maupun besar untuk perahu nelayan sudah ada jumlah yang jelas, tapi kenapa ada pengurangan kuota?,” kata dengan nada tanya.
Perwakilan nelayan Pulau Maringkik, H. Nanang juga menegaskan bahwa ia merasa di persulit setiap membutuhkan BBM saat akan melaut, padahal tidak jarang harus mengeluarkan uang Rp. 300 ribu hanya untuk mendapatkan rekomendasi.
“Setiap kali BBM datang, langsung habis dan itu terjadi setiap hari, sehingga kami yang dari Pulau Maringkik tidak dapat jatah. Kami juga meminta agar pegawai di SPBN yang suka bermain, segera dievaluasi,“ tegasnya.
Nanang juga meminta agar oknum-oknum mafia yang bermain di balik kelangkaan BBM ini segera ditangkap dan kami minta penambahan SPBN jika kuota BBM tidak bisa ditambah.
Berikut 7 point tuntutan massa aksi yang tergabung dalam SMS :
- Meminta pemerintah daerah dan Dirut PT. Energi Selaparang selaku penanggung jawab SPBN, memperjuangkan hak nelayan atas BBM bersubsidi.
- Pihak Pertamina wajib menjamin kebutuhan BBM untuk nelayan, serta memperhatikan siklus musim tangkap dan mulai bulan Mei ini harus terpenuhi.
- Terhitung dua hari sejak hari ini, Pertamina harus memasok BBM sesuai kebutuhan nelayan yang bergantung di SPBN Tanjung Luar.
- Menghilangkan praktik mafia di tubuh Pertamina dan harus terbuka dengan kuota tahunan maupun bulanan.
- Musnahkan praktik mafia di kalangan syahbandar.
- Permudah izin kapal dan penerbitan rekomendasi.
- Meminta General Manajer Pertamina untuk mengevaluasi tuntas kepengurusan Pertamina Rayon NTB.
Menanggapi tuntutan massa aksi, Direktur Utama (Dirut) PT. Energi Selaparang, Joyo Supeno menegaskan bahwa pihaknya sudah menindaklanjuti apa yang menjadi keresahan masyarakat nelayan, terkait dengan kelangkaan BBM subsidi, khususnya solar.
“Kita sudah menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan nelayan hari ini. Kami bersama pemerintah daerah sudah berkoordinasi dengan Pertamina untuk menambah kuota BBM subsidi, dan hari ini kami masih menunggu jawaban dari pihak Pertamina,” jelasnya.
Harapan kami, lanjutnya, pertamina segera menjawabnya dengan penambahan kuota, khususnya BBM subsidi jenis Solar, karena untuk Pertalite sudah mendapatkan tambahan kuota dua kali lipat pada bulan April kemarin.
“Kami jamin untuk Pertalite tetap terpenuhi, yang menjadi persoalan adalah solar, karena puncak kebutuhan BBM untuk kapal besar nelayan, biasanya pada bulan Mei sampai Agustus, sehingga kebutuhan solar meningkat,“ terangnya. (fri)
