Terkait Polemik SLL dan Pemdes Labuhan Haji, Kadispar Harapkan Win -win Solution

Terkait Polemik SLL dan Pemdes Labuhan Haji, Kadispar Harapkan Win -win Solution

Lombok Timur suararinjani.com – Usai melihat Berita yang beredar terkait pernyataan Kades Labuhan Haji yang meminta pertemuan dengan Pemda Lotim dan Dispar Lotim atas polemik Sanrise Land Lombok (SLL) dan Lalo Mangab (LM) Caffe. Kepala Dinas Pariwisata Lotim Widayat berharap ada upaya win – win solution.

Kepada media ini, Widayat mengatakan bahwa selama ini Dispar Lotim belum pernah mendapatkan laporan baik tertulis maupun lisan terhadap permasalahan yang ada di Sanrise Land Lombok yang ada di Desa Labuhan Haji. Akan tetapi meski demikian dalam waktu dekat dia berjanji akan melakukan konfirmasi kepada pihak pihak  terkait seperti SLL, LM Cafe dan Pemerintah Desa Labuhan Haji.

“Dalam waktu dekat Dispar akan mengkonfirmasi terhadap pihak-pihak yang bermasalah”, ucapnya saat dikonfirmasi pada Jum’at (02/02).

Terhadap pertemuan atau mediasi yang dilakukan di Polsek Labuhan Haji, Dispar mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah mendapatkan undangan.

“Kalau ada undangan, kalau saya tidak bisa, saya pastikan dari pihak Dispar ada yang hadir ikut serta menyelesaikan masalah tersebut secara soft”, tandasnya.

Sementara terkait tantangan mediasi yang diminta Kepala Desa Labuhan Haji, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan diskusi santai. Sehingga segala bentuk permasalahan di sekitar Labuhan haji bisa dicarikan jalan tengah guna menambah ekonomi masyarakat pesisir.

“Untuk Pak Kades, kita akan mengadakan diskusi secara santai. Kita ini pelayan masyarakat jadi wajib hukumnya kita bantu persoalan masyarakat dengan win – win solution”, tuturnya sambil tersenyum.

Widayat memastikan segala bentuk permasalahan di Labuhan Haji akan bisa terselesaikan. “Intinya permasalahan ini akan terang benderang dan akan ada titik temu setelah kita bertemu dalam waktu secepatnya”, tambahnya.

Sebelumnya,   Polsek Labuhan Haji melakukan upaya mediasi antara Pemdes Labuhan Haji, Pengelola Lalo Mangap (LM) Cafe dan Sanrise Land Lombok (SLL). Guna mencari solusi atas Permasalahan  terhadap pelaku wisata di Pantai Labuhan Haji, Kabupaten Lotim yang kerap terjadi. Kepala Desa Labuhan Haji, Pahminuddin saat mediasi mengatakan emosi bahkan merasa lelah mengatasi persoalan itu. Pasalnya, Pemkab Lombok Timur yang dianggap memiliki kewenangan penuh dianggap lepas tangan.

Emosinya membeludak saat mediasi  antara pihak Sunrise Land Lombok (SLL), dengan Lalo Mangab (LM) Cafe yang saat itu ada cekcok lantaran salah satu objek wisata di SLL dikomersilkan oleh pihak LM Cafe pada Rabu, (32/01) lalu.

“Saya tantang orang Pemda kalau anda yang memiliki lahan tersebut mana detailnya dan tata ruangnya, supaya jelas aturannya,” ucap Kades Pahminuddin saat memediasi SLL dengan LM Cafe di Kantor Polsek Labuhan Haji.

Bahkan, ia menganggap Pemda cuci tangan lantaran permasalahan yang terjadi di wisata Labuhan Haji tidak pernah diselesaikan, sehingga pihak Desa yang sibuk menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi.

“Coba hadirkan pariwisata itu ke sini bila perlu Pemda itu hadirkan saya di sini,” tegasnya sambil menunjuk meminta salah satu Owner Wisata Pantai Sunrise Land Lombok, Qori Baiyyinaturrosy.

Sebelumnya,  beredar video dan pemberitaan statemen Kades Labuhan Haji pada mediasi yang dilakukan antara Pengelola Sanrise Land Lombok (SLL) dan Pemerintah Desa Labuhan Haji di Kantor Polsek Labuhan Haji Rabu, (31/02) lalu, membuat pengelola SLL angkat bicara.

Kepada suararinjani.com, Pengelola Wisata Pantai Sunrise Land Lombok, Qori Baiyyinaturrosy menyayangkan apa yang disampaikan Kades Labuhan Haji Pahminuddin di depan beberapa awak media. Mengingat keberadaan SLL sudah melalui persetujuan Pemda Lotim dengan mengantongi legalitas berupa surat izin sewa antara Pemda Lotim melalui Dinas Pariwisata Lotim dengannya selaku pengelola Obyek Wisata Sandrise Land Lombok.

“Kami tentu sangat menyayangkan statement tersebut. Dasarnya, pertama keberadaan SLL beserta segala aktivitas yang kami jalankan legal sesuai dengan MoU dengan Pemda”, tuturnya  Jum’at, (02/02).

Pengelola juga berharap Pemdes Labuhan Haji mendukung segala bentuk upaya SLL dalam membantu Pemerintah memberikan edukasi positif, membangun kolaborasi antara masyarakat dengan Pelaku Wisata lainnya sehingga bisa berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir.

“Tentu harapan kami sebetulnya Pemdes Labuhan Haji justru mendukung aktivitas kemasyarakatan yang selalu mengedepankan aspek-aspek edukatif, konservasi, kolaborasi dan berdampak ekonomi yang selama ini SLL jalankan dengan visi menciptakan citra positif kawasan, terutama kawasan Labuhan Haji”, terang Qori.

Kepada Dinas Pariwisata Lotim, Pengelola SLL berharap Pemda Lotim melalui Dispar segera mengambil sikap. Mengingat dia bersama teman temannya berani beroperasi dilahan milik Pemda itu karena mengantongi Surat Izin sewa pengelolaan Aset Pemda Lotim yang sudah ditandatangani kedua belah pihak. Antara Dinas Pariwisata Lotim dengan Pihak Pengelola Sanrise Land Lombok.

“Kami berharap, agar Pemda  Lotim melalui Dispar mengambil sikap. Karena kami memegang izin pengelolaan aset Pemda”, pintanya.

Terlebih lanjut orang yang kerap disapa Qori’ ini dalam salah satu klausul kesepakatan, pihak pertama yakni Pemda Lotim menjamin secara hukum keamanan berkegiatan pihak kedua (SLL).

” Kami juga berharap, agar Dispar bisa menempatkan plang penanda di beberapa titik di lokasi yang menginformasikan bahwa aset pemda (Taman Wisata Labuhan Haji) sudah dikontrakkan ke pengelola Sunrise Land Lombok permintaan ini sudah kami ajukan sejak tahun lalu, tapi belum ditindaklanjuti”, Pungkasnya.

Sementara itu, Kapolsek Labuhan Haji IPTU Abdusy Syukur meminta kedua belah pihak untuk tetap menjaga kondusifitas bersama. “Saya hanya menyarankan untuk agar pada ribut, berusaha sama sama.  Dan bangun komunikasi agar tidak mis komunikasi supaya perekonomian jalan di Labuhan Haji,”pintanya. (Yat)

Bagikan Berita

Share this post