Lombok Tengah, suararinjani.com – Untuk keperluan melakukan sanding data dengan pemda terkait soal jumlah guru yang sebelumnya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Pemda Kab.Loteng) dianggap kelebihan, tepatnya pada Kamis (24/08) ratusan guru honor yang mengajar di sekolah dasar (SD) dengan mengatasnamakan dirinya Forum Guru Tanpa Penempatan (FGTP) Loteng pun kembali mendatangi Gedung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Loteng.
Di sana (DPRD Loteng, red) meraka para guru kemudian menyandingkan data dimiliki dengan data guru yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Loteng. Dari sanding data itu, Dikbud akhirnya mengakui bahwa sebenarnya kini Loteng masih kekurangan guru hingga 810 orang. Berdasarkan hal tersebut, oleh para guru honorer pun meminta pertanggungjawaban Pemda terkait nasib 752 guru honorer yang dinyatakan lulus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada tahun 2022 lalu. Akan tetapi, kenyataannya sampai saat ini tidak kunjung mendapatkan SK Penempatan.
Padahal mereka dinyatakan lulus dari hasil observasi yang dilakukan oleh Kepala sekolah (Kepsek), Pengawas dan Guru Senior. Hanya saja meski sudah dinyatakan lulus, tapi tidak kunjung mendapatkan SK penempatan.
Ketika itu oleh Ketua Forum FGTP Loteng, Zulfan Zihadi, saat berlangsungnya hearing menyatakan, kedatangan mereka kembali ke DPRD Loteng notabene untuk memperjuangkan agar 752 guru honorer ini segera mendapatkan SK Penempatan untuk PPPK.
Hal ini menurutnya, dikarenakan mereka sudah puluhan tahun mengabdi dan sudah dinyatakan lolos seleksi yang dilakukan beberapa waktu lalu. Yang mana rata-rata para guru pun sudah puluhan tahun mengabdi, atas dasar itulah tuntutan harga mati 752 guru honorer ini harus selesai SK tahun 2023.
Terlebih lanjutnya, terkait akan hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 212. “Bahwa daerah kita dikasih 1500 formasi PPPK. Maka formasi itu harus dimaksimalkan, kalau tidak bisa maka kita anggap Pemda ini gagal dalam membangun dunia pendidikan,” ungkapnya.Ditambahkan, Pemda juga harus bertanggungjawab, disebabkan sebelumnya mengklaim kelebihan guru kelas mencapai 229 orang dan guru agama 179. Namun pada kenyataanya ternyata saat ini terungkap jika di daerah masih kekurangan guru mencapai 810 orang.
Karena itu, maka pihaknya pun meminta supaya Pemda mau bertanggungjawab untuk mengusulkan ulang formasi yang 119 menjadi lebih. “Dengan begitu semuanya puj akan bisa tertutupi”, tekannya.
Direspon Anggota Komisi IV DPRD Loteng, Legewarman dengan menegaskan, kalau setelah dilakukan sanding data antara data pihak honoerer dengan pemda ternyata ada kesalahan data yang dimiliki oleh pemda. Pasalnya dari pemda awalnya mengklaim kelebihan guru tapi setelah dilakukan pendataan ulang malah kini menjadi berkurang hingga 810 guru.
Dimana memang dari awal oleh pihaknya sendiri juga telah meragukan data dari pemda terkait keberadaan ASN guru di semua sekolah.Terbukti dari yang awalnya kelebihan guru malah kini menjadi kekurangan guru 810 orang.
Dikarenakan, formasi sudah terlanjur diusulkan hanya 119 orang. Atas persoalan jni, oleh pihaknya pun berjanji akan melakukan koordinasi ulang.
“Supaya kita mengajukan pengusulan ulang formasi di Loteng yang dari 119 orang menjadi 810 orang sehingga nantinya kebutuhan guru terisi semua,” tegasnya.
Selain itu tambahnya, pihaknya juga menyayangkan adanya kesalahan data yang dimiliki oleh Pemda, yang mana data antara Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) mengalami perbedaan. Hal ini membuktikan bahwa data di Dapodik sangat tidak valid sesuai dengan kondisi yang ada.
Hal ini menggambarkan bahwa laporan dapodik yang ada di pusat tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. “Tentunya tidak menutup kemungkinan kita juga akan langsung ke Menpan-RB untuk memperjelas permasalahan ini,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Dikbud Loteng, Didik ikut menegaskan, sebenarnya data yang dimiliki oleh forum honorer ini sama dengan data yang dimiliki Dikbud, yang mana ada kekurangan hingga 810 dan ini sebenarnya kekurangan dari awal.
“Kalau memang disampaikan sebelumnya kelebihan maka tanyakan ke BKPSDM. Karena sebenarnya memang kita kurang. Jadi kita pun mengakui memang kurang koordinasi selama ini,” akunya (ang)
Sanding Data, Ratusan Guru Honorer SD Datangi DPRD Loteng
