Lombok Timur suararinjani.com – Kelangkaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran 3 kilogram di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), kian memperihatinkan. Ribuan warga dilaporkan rela mengantre berjam-jam di pangkalan sejak pagi hari, bahkan sejumlah warga dikabarkan pingsan akibat berdesak-desakan di tengah terik matahari, Sabtu (04/04/2026).
Kondisi tersebut memicu kepanikan di tengah masyarakat. Pasalnya, LPG 3 kilogram atau yang dikenal sebagai gas melon merupakan kebutuhan pokok bagi rumah tangga serta penopang utama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Salah seorang warga, Suratturahman, mengaku harus menunggu berjam-jam demi mendapatkan satu tabung gas. Ia menyebut antrean panjang membuat situasi tidak kondusif dan memicu desakan antarwarga.
“Berjam-jam tadi kami menunggu dari jam 9 pagi. Berdesak-desakan karena banyak orang yang ingin membeli gas LPG 3 kg ini,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi semakin memburuk akibat cuaca panas dan padatnya antrean. Beberapa warga bahkan dilaporkan pingsan karena kekurangan oksigen.
“Ada juga yang pingsan karena kesulitan bernafas, karena orang mengantri kan berdesak-desakan, cuaca juga tadi cukup panas,” tambahnya.
Kelangkaan ini berdampak langsung pada aktivitas ekonomi warga. Suratturahman yang berprofesi sebagai pedagang terang bulan mini mengaku usahanya nyaris lumpuh karena kehabisan gas.
“Saya siasati pakai gas di rumah, kami makan nasi bungkus, yang penting jualan tetap jalan. Nah hari ini gas saya sudah habis makanya cari keliling ke pangkalan tapi gasnya tidak ada,” keluhnya.
Ia menegaskan bahwa persoalan utama saat ini bukan lagi harga, melainkan ketersediaan barang.
“Berapapun harganya saya siap beli gas ini yang penting ada, tapi ini kan tidak ada yang kita beli,” tegasnya.
Keluhan serupa disampaikan Fitri, warga lainnya yang mengaku tetap tidak mendapatkan gas meski telah memenuhi syarat pembelian.
“Syaratnya harus bawa KTP untuk beli di pangkalan. Meskipun sudah mengantri sudah dua jam lebih, tapi tidak juga dapat,” ujarnya.
Di wilayah Sembalun, dampak kelangkaan LPG 3 kilogram juga dirasakan pelaku usaha rumahan. Supiani, pedagang pentol, mengaku terpaksa menghentikan usahanya selama lebih dari sepekan karena sulitnya mendapatkan gas. Ia menyebut harga di tingkat pengecer melonjak hingga Rp 27.000–Rp 30.000 per tabung.
“Sudah lebih dari satu minggu saya tidak berjualan. Di Sembalun, harga LPG 3 kg sudah seperti harga emas, sangat mahal dan barangnya langka,” keluhnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bergerak cepat dengan berkoordinasi bersama Pertamina Ampenan. Sekretaris Daerah Lombok Timur, Dr. H. M. Juaini Taofik, menyatakan pihaknya telah mendapat arahan langsung dari Bupati untuk segera mengatasi persoalan distribusi.
“Berdasarkan informasi dan fakta di lapangan beberapa hari ini, kami barusan ditugaskan Pak Bupati untuk berkoordinasi dengan Pertamina Ampenan,” jelasnya.
Dalam waktu dekat, Lombok Timur akan menerima tambahan pasokan LPG 3 kilogram atau ekstra dropping seperti yang dilakukan pada periode H+1 hingga H+7 Lebaran sebelumnya. Pemerintah juga melakukan pemantauan intensif bersama camat dan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan distribusi berjalan lancar.
Penambahan pasokan akan difokuskan pada kecamatan yang masih mengalami kekurangan seperti Aikmel dan Wanasaba. Sementara di beberapa wilayah lain seperti Selong dan Sambelia, distribusi dilaporkan relatif aman.
Sebelumnya, Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, menegaskan bahwa pemerintah daerah telah bergerak cepat melakukan langkah antisipasi untuk menjamin ketersediaan stok. Pemkab. telah menambah kuota distribusi sebesar 17.000 tabung per hari guna meredam isu kelangkaan.
Dengan tambahan ini, total distribusi harian yang sebelumnya berada di angka 35.000 tabung, kini melonjak menjadi 50.000 tabung per hari di seluruh wilayah Lombok Timur.
“Begitu menerima informasi adanya kelangkaan, kami langsung berkoordinasi untuk menambah pasokan. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan distribusi tetap berjalan lancar,” ujar Bupati Haerul Warisin dalam keterangannya pada Kamis (26/03/2026) lalu.
Pengamat Kebijakan dan Politik, DR. Muh Saleh, mengatakan sebenarnya bupati/pemda tidak punya wewenang untuk memastikan pasokan gas elpiji ini. Pemda hanya memiliki fungsi pengawasan, karena soal elpiji, solar dan sejenisnya adalah ranah Pertamina.
“Mungkin agak kesulitan kalau mengharapkan pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan gas elpiji,” katanya dalam pesan WA kepada media ini, pada Minggu (05/04/2026).
“Maka menurut saya Pemda mestinya menyampaikan ke publik kondisi sebenarnya tidak kemudian memaksakan informasi yang tidak valid kepada masyarakat. Ini lagi-lagi soal komunikasi publik yang tidak jujur,” pungkas Saleh. (tim)
