Lombok Timur_SR. Rencana Pembangunan kembali Rumah Adat Sembalun sudah rampung dan menemui kata sepakat oleh konsultan, Dinas Dikbud dan Tokoh Adat Sembalun. Pengerjaannya pun tinggal menunggu hasil proses lelang oleh PPK Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Lombok Timur. Anggaran yang akan digelontorkan Pemerintah Daerah adalah sebesar 400 juta rupiah. Dana tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan 5 rumah adat karena 2 rumah adat lainnya sudah di bangun lebih awal oleh Dinas Pariwisata.
Hal itu disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Kebudayaan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Lombok Timur, H. Lalu Wiramade saat di temui Media SR di ruangannya, Kamis, (21/04). Dia bahkan menegaskan bahwa program pembangunan ulang Rumah Adat yang rusak akibat gempa beberapa tahun lalu itu tidak bisa ditunda lagi pnegerjaannya.
Mengingat, Rumah Adat Sembalun adalah aset daerah sebagai bagian dari situs budaya yang merupakan ikon cagar budaya Lombok Timur yang memang harus di pertahankan kelestariannya.
“Sedang berjalan, sudah kita bicarakan dengan Konsultan dan PPK, tinggal penyerahan berkas – berkas pendukung lainnya ke bagian anggaran sembari menunggu pemenang tender,” ungkapnya.
Masih kata H. Lalu Wiramade, pengerjaan Rumah Adat tetap akan mengedepankan musyawarah untuk mufakat bersama tokoh adat asli Sembalun yang tau persis sejarah berdirinya Rumah Adat tersebut. Dimana, kekuatan struktur tiang menjadi hal yang utama dalam proses pengerjaannya. Menurutnya, setiap Rumah Adat memiliki filosofi masing – masing, baik dari jumlah dan bentuk tiang, kamar, dan atap.
” Semua bentuk bangunannya ada filosofinya, jadi gak bisa sembarangan. Makanya pemenang tender harus sependapat dengan Ketua Adat,” tambahnya.
Lebih jauh dijelaskan, untuk material tetap akan menggunakan kayu dan bambu asli dari daerah Sembalun. Sementara bahan dasar lantai akan tetap menggunakan bahan dari alam yaitu campuran kotoran sapi.
Terakhir disampaikannya, kedepan setelah Rumah Adat Sembalun selesai terbangun dan bisa menarik minat pengunjung baik Lokal, luar daerah maupun mancanegara, Imbal balik yang diharapkan adalah ada perhatian lebih dari Pemerintah Pusat seperti penambahan bantuan pemeliharaan dan pengakuan Nasional.
“Kita ingin perhatian lebih dari Pemerintah pusat, baik dari pemeliharaan maupun fasilitas atau sarana penunjang lainnya,” tutupnya. (Yat)