Lombok Timur_SR. Kasus Virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak yang kemudian berdampak pada daya beli Sapi dan daging Sapi dipasaran menjadi atensi DPRD Lotim. Dimana, sudah 2 pekan berjalan pasar hewan di Lombok Timur dan di kabupaten lain di NTB masih ditutup. Imbasnya, para peternak dihantui rasa takut akan Kasus PMK yang sewaktu – waktu bisa menimpa Sapi mereka.
DPRD Lotim kemudian mendesak Disnakeswan agar intens melakukan sosialisasi penanganan dan pencegahan Virus PMK pada semua Peternak di Lombok Timur. Hal itu perlu dilakukan guna menanamkan pemahaaman kepada para peternak agar mereka tidak resah dan panik hingga menjual sapinya dengan harga murah.
Dikatakan Wakil Ketua II DPRD H. Daeng Paelori saat di temui Media SR di gedung Dewan Jum’at, (27/05/22). Langkah itu dilakukan untuk menutup ruang bagi para mafia sapi yang terkesan melakukan kesempatan dalam kesempitan.
“Ini masalah serius, pada akhirnya mafia-mafia itu bakalan muncul dan berkembang, jadi sosialisasi ke peternak itu penting”, katanya.
Menurutnya, kasus PMK yang menyerang Kabupaten Lombok Timur akhir – akhir ini dikhawatirkan kemudian melahirkan mafia yang memiliki uang banyak untuk mengelabuhi peternak . Mengantisifasi hal itu, dia mendesak Pemerintah Daerah melalui Disnakeswan agar tetap intens turun ke lapangan.
Melakukan koordianasi dan sosialisasi agar para peternak paham akan cara penanganan dan mencegahan dini Virus PMK. Sehingga mereka tidak resah atau panik lalu menjual sapinya dengan harga murah.
“Ini sudah mulai, tadinya harga sapinya 15 juta, ada yang datang nawar 5 – 6 juta. Kasihan masyarakatnya, sebagian terpaksa mereka jual karena panik, nah ini harus diantisifasi”, ungkapnya.
Lebih – lebih menurutnya, sebagian besar peternak adalah mereka yang masuk ekonomi menengah ke bawah. Disana kemudian dituntut inovasi Pemerintah Daerah untuk cepat tanggap dalam melihat kondisi yang terjadi.
Dia meminta kepada Pemerintah Daerah melalui Disnakeswan agar mau memberikan pengobatan gratis bagi sapi – sapi yang terserang Positif PMK.
“Harus dilihat dari sisi ekonominya, kalau kemudian harga sapi menjadi anjlok, itu upaya kita harus bagimana?”, ungkapnya.
Lebih jauh disampaikannya, dana bantuan yang digelontorkan Pemerintah Daerah sebanyak 150 juta untuk membantu penanganan dirasa masih belum cukup jika dibanding jumlah sapi yang saat ini terpapar PMK. Belum lagi sapi sehat yang juga membutuhkan perhatian untuk penanganannya sebagai bentuk antisipasi agar tidak tertular.
“Masih belum cukup, kalau bisa ditambah saja jangan tanggung – tanggung”, imbuhnya.
Politisi senior Partai Golkar ini juga meminta Disnakeswan untuk tetap melakukan tinjauan kepada setiap Rumah Potong Hewan (RPH). Tujuannya guna memastikan tidak ada hewan ternak Sapi yang terpapar PMK yang dipotong.
“Kita minta kepada Disnakeswan untuk tetap memastikan bahwa di setiap RPH itu yang dipotong adalah sapi yang tidak terjangkiti PMK”, pinta H. Daeng Paelori. (Yat)
