Mataram suararinjani.com – Taklimat Media Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI terhadap proses dan hasil Test Kompetensi Akademik (TKA) tahun 2025, siswa SMA sederajat beberapa waktu lalu, cukup memantik perhatian publik. Sebagaimana diketahui bahwa TKA tersebut dikuti oleh sekitar 3.453.950 orang siswa se Indonesia terdiri dari siswa SMA/MA/SMK/SMALB termasuk Pondok pesantren dan Program Kesetaraan.
Dari release yang disampaikan kementerian Pendidikan Dasar Menengah RI, terhadap evalusi proses dan hasil TKA, Provinsi NTB termasuk provinsi yang rendah secara hasil dan proses terutama pada partisipasi keikutsertaan.
Dari segi hasil, khususnya pada Mata Pelajaran wajib, Provinis NTB pada mata pelajaran Bahasa Indonesia rata-rata nilai 50,04, Matematika, 34,80 dan Bahasa Inggris 23,55. Semua rata-rata nilai pada Mata pelajaran wajib tersebut berada di bawah rata-rata nasional, yakni Bahasa Indonesia 55,38, Matematika 36,10 dan Bahasa Inggris 24,93.
“Yang lebih memperihatinkan lagi adalah tingkat partisipasi Provinsi NTB sangat rendah dalam mengikuti TKA, dari 38 provinsi di Indonesia, Provinsi NTB berada pada urutan 37, hanya ada satu level diatas provisni Papua Pegunungan, di mana angka partisipasi Provinsi NTB dalam mengikuti TKA Tahun 2025 sebesar 73,16% dan Papua Pegunungan 52,40%,” kata Pemerhati Pendidikan dan akademisi Unram, DR L Sirajul Hadi, di Mataram pada Sabtu (03/02/2026).
Lalu Sirajul Hadi mengatakan, bahwa Pemerintah provinsi NTB dengan stakeholder dan mitra strategis terkait, harus menjadikan ini sebagai koreksi. Kalau melihat data di atas, terus terang kita tidak enak dengan angka dan data tersebut. Sepertinya kita tidak serius dan seperti tidak fokus.
“Ini sekaligus cerminan dari tidak berjalanya fungsi koordinasi, khusunya pada domain yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam tata kelola pendidikan di NTB,” tegasnya.
Data-data yang dieksposes oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kata Sekjend. PGNW, ini menambahkan, tidak bohong dan apa adanya. Data itu juga menggambarkan kondisi setiap provinsi di Indonesi dalam mempersiapkan dan melaksanakan program TKA, termasuk hasilnya.
“Saya tidak tahu, apa variabel yang menyebabkan partisipasi mengikuti TKA Provinsi NTB ini sangat rendah, termasuk juga hasil TKA pada mata pelajaran wajib yang berada di bawah rata-rata nasional,” ujarnya.
“Bagi saya, hal-hal seperti ini tidak boleh kita anggap remeh temeh dan tidak bisa disederhanakan begitu saja, karena ini wajah dan muka kita di pentas nasional. Apalagi untuk program dan kebijakan-kebijakan strategis yang bersentuhan dengan kepentingan publik, termasuk sektor pendidikan,” sambungnya.
Sirajul mengatakan, masyarakat bisa saja bersepekulasi tentang faktor yang menyebabkan hasil NTB rendah pada TKA tahun 2025, apakah ini ada kaitannya dengan penanggung jawab di setiap level organisasi yang tidak total, karena status mereka yang sementera atau karena masih pelaksana tugas (PLt), seperti kepala Dinas Pendidikan NTB. Menurut informasi juga terdapat Kepala SMA Negeri masih PLT, sehingga ini kemudian berdampak ke bawah, kepada guru dan siswa, silahkan didefinitifkan mereka, agar mereka lebih fokus dan tidak setengah-setengah.
“Saya kira ini harus menjadi pelajaran dan sekaligus menajdi atensi untuk persipan TKA tahun 2026 jenjang SD dan SMP yang akan dilaksanakan beberapa waktu lagi,”tandasnya.
Benar, lanjutnya, bahwa kebijakan TKA itu tidak wajib, dan hasilnya tidak mempengaruhi kelululasan siswa. Tetapi, diingat juga bahwa, beberapa perguruan tinggi akan menggunakan hasil TK dalam proses SNBP/SMBT sebagai bahan konfirmasi dan validasi, yang mempunyai skor tersendiri tergantung kebijakan perguruan tinggi.
Penting kita saling mengingatkan dalam hal seperti ini, mari lebih serius dan focus. Jangan sampai masyarakat dirugikan akibat dari kita terlalu menyederhanakan kebijakan-kebijakan yang justru memiliki pengaruh bagi masyarakat dan siswa.
“Apalagi kebijakan dan visi Gubernur NTB, sangat luar biasa. Tentu, instrumen menuju visi itu juga harus luar biasa, termasuk pendidikan NTB yang bermutu dan berkualitas,”pungkas Sirajul yang juga Pembina Federasi Serikat Pekerja Pendidikan Seluruh Indonesia (FSPPSI) Provinsi NTB. (red)
