Mataram suararinjani.com – Diskusi bulanan yang yang dilaksanakan Badan Otonom Nahdlatul Wathan menghasilkan beberapa pandangan dan rekomendasi. Diantara hal yang penting adalah mengawal tiga agenda prioritas Pemprov NTB.
Salah satu pengurus PBNW H Syamsul Rijal, mengatakan, tradisi diskusi rutin seperti ini penting untuk terus dilaksanakan.
“Kita mendorong semua masyarakat dan jemaah, untuk berpartisipasi dalam melakukan kontrol dan pengawasan terhadap program pemerintah,” katanya, Sabtu (27/09).
Anggota DPRD NTB ini menyebutkan, ada tiga program prioritas Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, terkait penurunan angka kemiskinan, ketahanan pangan, dan meningkatkan pariwisata di Provinsi NTB.
“Kalau program pemerintah bagus kita dukung, tapi kalau bengkok-bengkok dan tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat kita kritisi dan luruskan, kita bersuara dan kita berbuat,” tegasnya.
Lebih lanjut, PBNW tak boleh segan mengevaluasi kinerja serta progres pembangunan di NTB. Sehingga perjuangan yang dilakukan bukan sekadar memenangkan Iqbal-Dinda, tapi juga mengawal pemerintahannya.
“Terbuka saja, kalau ada masyarakat miskin diabaikan, masyarakat tidak mendapat pendidikan yang layak sampaikan. Biar nanti dari pengurus sampaikan ke pemerintah,” tegasnya.
Semengtara itu, Sekjen PBNW Prof.Dr.TGH.Arifin Munir, mengatakan bahwa agenda kerja organisasi harus tetap berjalan di semua tingkatan, termasuk agenda beberapa hari ke depan, yakni Hari Ulang Tahun ke 90 Madrasah NWDI, kita sukseskan sama-sama.
Pemuda NW, perwakilan Badan otonom NW mengatakan, kami siap memberikan masukan dan bahkan memberikan kritik tegas, jika pembangunan di NTB tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
“Oleh sebab itu, kita ingatkan kepada pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota, agar membuat dan melaksanakan program yang konkret, terukur dan pro-rakyat,” kata Kusamawan, pengurus PW Pemuda NW NTB.
Dalam kontek NTB, Kata Kusmawan, mau menjadikan NTB mendunia, adalah sebuah keinginan yang bagus, tapi harus ada pra-syarat elementer dulu yang harus dipenuhi. Bagaiamana dengan pendidikan masyarakat, kesehatan masyarakat, daya beli, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Serta bagaimana dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Itu dulu pokok dan intinya. Kalau yang dasar-dasar saja masih nilainya merah, bagaiamana mau menjadi juara, ungkap salah seorang peserta diskusi,” tegasnya.
Acara diskusi ini juga dihadiri antara lain hadir Hj.Lale Syifaun Nufus, dari Komisi VIII DPR RI, H. Syamsul Rijal, dari DPRD Provinsi NTB, TGH.Mustamin, dari DPRD Lombok Tengah, Husni Mubarok DPRD Lombok Timur, serta beberapa tokoh Badan Otonom NW dan tokoh organisasi juga hadir pada acara tersebut, termasuk dari pengurus wilayah dan daerah NW. (sr)
